Konflik Masalah Kehutanan Memanas di Baturaja, Ormas Jerat dan Masyarakat Desak Ketegasan Pemerintah
- calendar_month Selasa, 9 Des 2025
- visibility 106
- print Cetak
Konflik Masalah Kehutanan Memanas di Baturaja, Ormas Jerat dan Masyarakat Desak Ketegasan Dinas Kehutanan
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Tuntutan: Kepala UPTD Diminta Mundur
Dalam tuntutannya, JERAT mendesak Kepala UPTD Dinas Kehutanan Sumsel KPH wilayah VI Bukit Nanti – Martapura untuk mundur dari jabatannya bila dinilai tidak mampu menyelesaikan persoalan tersebut.
Massa juga menuntut agar seluruh kawasan hutan produksi terbatas dibebaskan dari aktivitas pengelolaan oleh perusahaan maupun perorangan yang tidak memiliki legalitas.
Selain itu, mereka meminta aparat penegak hukum menindak tegas para pihak yang diduga mencuri dan memanen buah sawit di kawasan yang saat ini masih berada dalam sengketa.
Koordinator lapangan, Bowo Sunarso, menegaskan bahwa aksi tidak akan bubar sampai ada respons resmi dari pihak UPTD.
Aksi Sempat Memanas, Kepala UPTD Akhirnya Menemui Massa Hingga pukul 11.00 WIB, aksi terus berlangsung dengan orasi bergantian dari perwakilan masyarakat dan aktivis.
Situasi sempat memanas ketika sebagian massa mendorong agar pimpinan UPTD keluar untuk memberikan penjelasan langsung.
Setelah beberapa saat, Sutomo, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumsel UPTD KPH Wilayah VI Bukit Nanti – Martapura yang berkantor di Kota Baturaja, didampingi pegawai dan jajarannya akhirnya menemui massa di halaman kantor.
Meski terjadi adu argumen, kondisi tetap terkendali berkat pengamanan ketat dari Polsek Baturaja Timur dan Polres OKU.
Dalam pernyataannya, Sutomo menegaskan bahwa setiap orang yang memasuki kawasan hutan wajib memiliki izin resmi dari Kementerian Kehutanan.
Ia juga menyebut akan menyampaikan seluruh tuntutan masyarakat kepada pihak provinsi untuk ditindaklanjuti.
- Penulis: Operator
